NTT-Kefamenanu., Senin, 29 September 2025, bertempat di Aula Kantor Desa Fatumuti, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Babinsa Koramil 1618-01/Miotim, Serda Stefanus Thomas Tefa menghadiri kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) sekaligus pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun 2026. Kehadiran Babinsa menjadi wujud nyata peran TNI dalam mendukung pembangunan desa dan memperkuat sinergi antara aparat, pemerintah, dan masyarakat.
Musrenbangdes Fatumuti tahun ini menjadi momentum penting bagi pemerintah desa untuk menyusun program kerja yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Agenda pembahasan mencakup sektor infrastruktur, peningkatan ekonomi masyarakat, pemberdayaan pemuda, serta penguatan pelayanan publik. Semua masukan dari warga desa dihimpun untuk menjadi dasar penyusunan RKPDes tahun 2026.
Dalam rapat tersebut, Serda Stefanus Thomas Tefa menegaskan bahwa kehadiran Babinsa bukan hanya untuk mendampingi, tetapi juga memberikan dorongan moral agar pemerintah desa bersama masyarakat dapat menyusun program pembangunan yang terukur dan bermanfaat langsung bagi kesejahteraan warga. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kebersamaan dan gotong royong dalam merealisasikan setiap rencana pembangunan.
Lebih lanjut, Babinsa menekankan bahwa TNI selalu siap menjadi mitra masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban desa. Dengan lingkungan yang aman dan kondusif, setiap program pembangunan akan lebih mudah dijalankan. “Pembangunan yang maju membutuhkan sinergi antara semua unsur, termasuk pemerintah desa, masyarakat, dan TNI,” ujar Serda Stefanus di sela-sela kegiatan.
Kegiatan Musrembangdes Fatumuti 2025 berjalan dengan tertib, penuh semangat, dan mengedepankan musyawarah. Hasil rapat ini diharapkan dapat menjadi pijakan strategis bagi pembangunan Desa Fatumuti pada tahun 2026, sehingga tercipta desa yang lebih maju, sejahtera, dan mandiri. Kehadiran Babinsa dalam forum ini kembali menunjukkan komitmen TNI untuk selalu dekat dengan masyarakat dan mendukung arah pembangunan yang berpihak pada kepentingan rakyat.
(PENDIM 1618/TTU)