Tinjau MBG di Ende, Wapres Tekankan Evaluasi Tata Kelola dan Prioritaskan Wilayah 3T

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menegaskan bahwa masa jeda libur sekolah akan dimanfaatkan pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya terkait tata kelola program.

Penegasan tersebut disampaikan Wapres usai meninjau pelaksanaan MBG di SMP Negeri 1 Ndona, Kabupaten Ende, dan berdialog dengan para wali murid serta masyarakat di SD Wolomoni, Desa Niowula, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (18/06/2026).

Di SMP Negeri 1 Ndona, Wapres meninjau secara langsung pelaksanaan MBG yang telah berjalan. Sementara itu, di SD Wolomoni, yang saat ini masih dalam tahap persiapan pelaksanaan program, Wapres berdialog dengan para wali murid untuk menyerap aspirasi dan memastikan kesiapan pelaksanaan MBG di wilayah 3T.

Kepada awak media, Wapres menyampaikan bahwa masa libur sekolah menjadi momentum yang tepat untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap pelaksanaan program.

“Ketika ini sekarang ada jeda waktu libur sekolah. Saya kira itu waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh, terutama terkait tata kelola di BGN ini,” ujar Wapres.

Menurut Wapres, evaluasi tersebut diperlukan untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan semakin efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Ia mengakui pelaksanaan MBG masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu segera dibenahi, mulai dari aspek tata kelola hingga pengawasan pelaksanaan di lapangan.

“Memang ke depan harus lebih banyak lagi perbaikan. Tata kelolanya diperbaiki, biar lebih efisien, jangan lagi ada pengadaan-pengadaan barang yang tidak sesuai, dan yang paling penting praktik-praktik korupsinya harus dihilangkan,” tegasnya.

Selain memperkuat tata kelola, Wapres menekankan pentingnya pelibatan berbagai elemen masyarakat untuk mendukung keberhasilan program MBG.

“Bukan hanya kantin sekolah ya, UMKM di sekitar sekolah, mungkin bisa melibatkan pesantren, melibatkan gereja, melibatkan SMK Tata Boga, melibatkan ibu-ibu PKK, melibatkan orang tua murid, semua bisa dilibatkan,” ujarnya.

Menurut Wapres, keterlibatan berbagai unsur masyarakat akan memperkuat pengawasan sekaligus memastikan program dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Dalam dialog dengan para wali murid di SD Wolomoni, Wapres juga menegaskan bahwa pelaksanaan MBG harus diprioritaskan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang memiliki keterbatasan akses dan membutuhkan dukungan lebih besar.

“Kalau saya pribadi, ini harus dilanjutkan terutama di daerah 3T,” kata Wapres.

Ia menambahkan, fokus pemerintah pada wilayah 3T sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pembangunan nasional tidak lagi berpusat pada wilayah tertentu, melainkan menjangkau seluruh daerah secara merata.

Dalam kesempatan tersebut, Wapres juga mengajak perwakilan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi untuk melihat secara langsung kondisi masyarakat di wilayah 3T sekaligus memantau pelaksanaan program prioritas pemerintah.

“Ini saya ajak teman-teman mahasiswa, perwakilan dari beberapa kampus untuk melihat bagaimana keadaan warga di area 3T seperti ini,” ujarnya.

Salah satu perwakilan mahasiswa dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Rapid Bena Matin, menilai program-program prioritas pemerintah, termasuk MBG dan Koperasi Desa Merah Putih, perlu diprioritaskan di wilayah 3T untuk mengurangi kesenjangan pembangunan.

“Program-program prioritas Presiden seperti Makan Bergizi Gratis sebagai upaya pencegahan stunting, terus juga untuk menggerakkan ekonomi masyarakat melalui Koperasi Desa Merah Putih, itu harus diprioritaskan dan diutamakan di daerah-daerah 3T. Supaya tidak terjadi kesenjangan antara kehidupan di kota maupun kehidupan di daerah 3T,” imbuhnya.

Hadir mendampingi Wapres dalam peninjauan tersebut, Bupati Ende Yosef Badeoda dan Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma.

Ende, 18 Juni 2026
Biro Pers, Media, dan Informasi
Sekretariat Wakil Presiden