Kota Bima _ Pada hari Rabu, 10 Desember 2025, bertempat di Makodim 1608/Bima, Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Sadia, Kecamatan Mpunda, Kota Bima telah berlangsung kunjungan kerja Kasi Penindakan Kejaksaan Tinggi Bali, Jaksa Madya I Wayan Eka Widanta S.H., M.H. Acara ini digelar dalam rangka mensosialisasikan struktur organisasi Asisten Pidana Militer (Aspidmil) di wilayah Bali-Nusa Tenggara (Bali-Nusra) yang dihadiri pejabat terkait.
Kehadiran rombongan Kejati Bali disambut langsung oleh Dandim 1608/Bima Letkol Arh. Samuel Asdianto Limbogan S. Kom., M. Sc., beserta pejabat Kodim lainnya seperti Kasdim Mayor Inf. Asep Okinawa Muas, Pasi Terdim Kapten Inf. Seninot Sri Bakti, serta Danramil Rasanae Kapten Inf Bambang Irawan.
Dalam sambutannya, Dandim 1608/Bima menyampaikan apresiasi atas kunjungan Kasi Penindakan Kejati Bali, “Kami mengucapkan terima kasih kepada rombongan Kejaksaan Tinggi Bali yang telah meluangkan waktu untuk bersilaturahmi dan melakukan sosialisasi Aspidmil di Kodim 1608/Bima. Hal ini menjadi bagian penting dari sinergi penegakan hukum khususnya di wilayah Bali-Nusra.” Ungkap Letkol Samuel.
Dandim juga menyinggung tentang penangkapan Anggota Kodim 1607/Sumbawa oleh Sat Resnarkoba Polres Bima Kota pada tanggal 27 Oktober 2025 di Kelurahan Raba Dompu Timur, Kecamatan Raba, Kota Bima. Ia menegaskan, “Kodim 1608/Bima siap melakukan koordinasi dan kerjasama lebih lanjut dengan Kejati Bali untuk mendukung penanganan kasus narkoba, demi menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kota dan Kabupaten Bima.”
Selanjutnya, Kasi Penindakan Kejati Bali, Jaksa Madya I Wayan Eka Widanta menjelaskan bahwa kunjungannya selain untuk silaturahmi juga sebagai ajang sosialisasi terkait Aspidmil dan mengumpulkan informasi lebih lanjut mengenai penangkapan kasus narkoba. “Kami berharap melalui kegiatan ini terjalin komunikasi dan kerja sama yang semakin erat antara Kejati Bali dan Kodim 1608/Bima dalam menangani kasus pidana militer maupun kejahatan narkoba,” pungkas Widanta.
Acara kunjungan kerja ini berjalan dengan aman dan lancar, menandai langkah kolaborasi antar institusi penegak hukum demi terciptanya situasi wilayah yang kondusif dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.