Gentra.co.id NTT Flotim –Β πΏππ‘ππ£π¨ππ§ π€π‘ππ πππππ§ππ₯π π’ππππ ππͺπ₯ππ£π Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia (KOMPAK) mengkritik tajam
pembelian lima unit mobil mewah Fortuner senilai Rp3,12 miliar oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Selain itu langkah ini di anggap tidak hanya
mencerminkan ketidakpekaan, tetapi juga mengabaikan kebutuhan mendesak masyarakat yang tengah di landa bencana seperti erupsi Gunung Api Lewotobi Laki-Laki.
Ketua KOMPAK Indonesia, Gabriel Goa, menyatakan bahwa pembelian kendaraan mobil mewah ini adalah bentuk ironi yang mencerminkan ketumpulan nurani para pemimpin daerah. Ia menyoroti bahwa dana yang di habiskan untuk mobil dinas tersebut seharusnya di alokasikan untuk membantu korban bencana, mengatasi masalah human trafficking, serta menangani stunting yang masih menjadi masalah serius di wilayah tersebut.
βOleh karena itu Ketika masyarakat Nagi menghadapi erupsi gunung berapi, korban human trafficking meningkat, dan hak-hak ekonomi serta sosial wong cilik di rampas,
keputusan ini benar-benar memprihatinkan. Mereka telah kehilangan sense of emergency dan empati,β tegas Goa.
Lebih lanjut, Goa menuntut agar dana publik di gunakan untuk membangun Balai Latihan Kerja (BLK) dan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) guna memberdayakan masyarakat dan mencegah human trafficking.
Tuntutan Padma Indonesia
Menanggapi kasus ini, Padma Indonesia mengajukan dua tuntutan utama:
1. Audit Investigatif: Mendesak KPK RI dan BPK RI untuk segera mengaudit penggunaan anggaran yang di alokasikan untuk pembelian mobil dinas.
2. Pertanggungjawaban Pemkab Flotim: Meminta DPRD Kabupaten Flores Timur untuk menginvestigasi alokasi dana bencana, baik dari APBN, APBD Provinsi, maupun APBD Kabupaten.
Padma Indonesia menegaskan bahwa kebijakan seperti ini menunjukkan lemahnya prioritas pemerintah daerah dalam menangani permasalahan rakyat. Mereka berharap langkah tegas di ambil demi keadilan bagi masyarakat Flores Timur.
Catatan: Pembelian mobil dinas di tengah krisis sosial dan bencana memperlihatkan kurangnya kepekaan pemimpin terhadap penderitaan rakyat. Reformasi penggunaan anggaran menjadi kebutuhan mendesak untuk mengembalikan kepercayaan publik.
Rossa