Reok, 15 Mei 2025 – Dalam upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, Koramil 1612-03/Reok melalui perwakilannya, Serda Simeon Paer, menghadiri rapat terbuka yang digelar oleh Pemerintah Desa Kajong, Kecamatan Reok. Rapat ini mengangkat agenda penting mengenai penegasan tunggakan dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang hingga kini belum terselesaikan.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh berbagai unsur masyarakat dan pemangku kepentingan desa, antara lain Ketua dan Anggota BPD, Babinsa Desa Kajong, Bhabinkamtibmas, Penjabat Kepala Desa Kajong, Pendamping Lokal Desa, pengurus BUMDes lama dan baru, RT/RW, serta tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh pemuda.
Dalam keterangannya, Serda Simeon Paer menegaskan pentingnya keterbukaan dan sinergi semua pihak dalam menyelesaikan persoalan BUMDes. “TNI dalam hal ini hadir sebagai mitra masyarakat untuk memastikan bahwa setiap proses yang berlangsung di desa berjalan dengan jujur dan bertanggung jawab. Kami mendukung penuh langkah penyelesaian secara musyawarah, agar tidak menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat,” ujar Serda Simeon Paer di sela kegiatan.
Rapat ini juga menjadi ajang klarifikasi antara pengurus BUMDes lama dan baru, di mana dilakukan identifikasi awal terhadap jumlah tunggakan yang ada. Selanjutnya, disepakati pembentukan tim kecil yang akan bertugas memverifikasi dan menindaklanjuti penyelesaian masalah tersebut secara bertahap.
Salah satu tokoh masyarakat Desa Kajong, Bapak Ismail Lado, menyampaikan apresiasinya atas keterlibatan semua unsur dalam forum ini. “Kehadiran Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta tokoh masyarakat dalam rapat ini menunjukkan komitmen bersama untuk membenahi BUMDes secara terbuka. Kami berharap hasil dari pertemuan ini bukan hanya wacana, tetapi benar-benar ditindaklanjuti demi kemajuan desa,” ungkapnya.
Rapat ditutup dengan komitmen bersama untuk mengawal proses penyelesaian tunggakan dana BUMDes, dan akan dilanjutkan dengan evaluasi lanjutan dalam waktu dekat. Kegiatan ini menjadi contoh nyata bahwa kolaborasi antara TNI, pemerintah desa, dan masyarakat dapat memperkuat fondasi tata kelola yang baik di tingkat desa.