Labuan Bajo, Manggarai Barat — Suasana hangat dan penuh kehormatan menyambut kedatangan Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. H. ST Burhanuddin, S.H., M.M., M.H., di Bandara Internasional Komodo, Kamis (25/9/2025).
Jaksa Agung tiba dengan rombongan menggunakan pesawat Wings Air IW 1925 dari Kupang dan disambut langsung oleh Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi, S.E., didampingi Dandim 1630/Manggarai Barat Letkol Inf Budiman Manurung, S.E., M.I.P.
Di depan ruang VIP, rangkaian penyambutan menampilkan prosesi adat khas Manggarai yang sarat makna: ungkapan hormat dan keramahan lokal kepada tamu negara. Nuansa budaya yang hangat ini memperlihatkan kebanggaan masyarakat Manggarai Barat dalam mempertahankan tradisi sekaligus menyambut tamu penting dengan penuh kehormatan.
Setelah prosesi, rombongan melanjutkan kegiatan resmi ke Kantor Kejaksaan Negeri Manggarai Barat untuk agenda kunjungan kerja. Kehadiran Jaksa Agung diharapkan memperkuat koordinasi penegakan hukum di daerah serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan dan integritas lembaga penegak hukum setempat.
Menanggapi kunjungan tersebut, Dandim 1630/Manggarai Barat Letkol Inf Budiman Manurung menyampaikan dukungan penuh TNI terhadap upaya peningkatan penegakan hukum dan sinergi antar lembaga.
“Kedatangan Jaksa Agung merupakan momentum penting untuk memperkuat koordinasi penegakan hukum di tingkat daerah. TNI siap berkolaborasi secara aktif dengan Kejaksaan dan pemerintah daerah guna menjaga kondusivitas serta mendukung penegakan hukum yang berkeadilan. Keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama di kawasan pariwisata seperti Labuan Bajo, merupakan prioritas bersama,” ujar Letkol Budiman.
Keterlibatan Dandim mendampingi Bupati pada momen ini menegaskan sinergi antarinstansi—TNI, pemerintah daerah, dan penegak hukum—dalam menjaga stabilitas dan mendukung pembangunan di Manggarai Barat, khususnya di Labuan Bajo yang menjadi destinasi super prioritas.
Kunjungan kerja tingkat pusat ini diharapkan memberikan dampak positif bagi penguatan tata kelola hukum dan koordinasi lintas lembaga demi terciptanya pemerintahan daerah yang lebih efektif dan berintegritas.