PSH Sikum Polres Karangasem Dalam Gelar Perkara Dugaan Tindak Pidana

Gentra News Bali-Polda Bali – Polres Karangasem – Sikum Polres Karangasem

Sikum Polres Karangasem memberikan Pendapat dan Saran Hukum (PSH) dalam gelar perkara yang dilaksanakan oleh Satreskrim Polres Karangasem bertempat di ruangan rapat Satreskrim Polres Karangasem, Selasa (4/6/2024), yang dipimpin oleh Kbo Sat Reskrim Polres Karangasem IPTU I Nyoman Suartha Adhi Putra, S.H., dan dihadiri oleh Penyidik Pembantu atau para Kanit Satreskrim, Seksi Pengawas, Seksi Propam, dan Seksi Hukum Polres Karangasem.

Dugaan Pidana yang digelarperkarakan:
1) dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak yang terjadi pada tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 08.30 WITA di Warung Bu Cidra di Banjar Dinas Lean, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem yang dialami oleh seorang korban laki-laki (WNA) dengan inisial NR (10 tahun) yang diduga dilakukan oleh seorang terlapor laki-laki dengan inisial INC (52 tahun), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Jo. Pasal 82 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
2) dugaan tindak pidana kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga yang terjadi sejak tahun 2020 sampai akhir Januari 2024 di Banjar Dinas Pengalon, Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem yang dialami oleh seorang korban perempuan dengan inisial MR yang diduga dilakukan oleh seorang terlapor laki-laki (suami korban) dengan inisial IKS, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5B Jo. Pasal 45 Ayat (1) & (2) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT; dan
3) dugaan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang terjadi pada tanggal 12 April 2024 pukul 08.00 WITA di Kampung Yeh Banges, Banjar Dinas Bukit Tabuan, Desa Bukit, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem yang dialami oleh seorang korban perempuan dengan inisial S yang diduga dilakukan oleh 3 orang terlapor yaitu anak kandung korban dengan inisial APR (laki-laki), menantu korban/istri dari APR dengan inisial ILH (perempuan) dan cucu korban/anak kandung dari APR dan ILH dengan inisial RP (perempuan), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT jo pasal 55 KUHP.

Gelar perkara dilaksanakan untuk membahas hasil penyelidikan yang telah dilaksanakan oleh Penyelidik Satreskrim Polres Karangasem, guna menyimpulkan apakah telah atau belum ditemukan dugaan tindak pidana dalam perkara yang dilaporkan, untuk selanjutnya mengambil sikap atas penanganan perkara tersebut, apakah layak untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan atau penyelidikan dihentikan karena belum ditemukan dugaan tindak pidana dalam perkara yang dilaporkan.

Dalam gelar perkara tersebut, dilakukan pembahasan secara ilmiah terkait dengan fakta-fakta hukum dan alat bukti yang telah diperoleh, hubungan antara barang bukti dengan perkara yang terjadi, penerapan pasal-pasal yang dipersangkakan kepada para terlapor, dan kualitas pembuktian itu sendiri. Selain itu, di samping pembahasan secara materiil tersebut, juga dilakukan pembahasan terkait dengan hal-hal formil atas penanganan perkara. Pembahasan secara ilmiah ini dilakukan agar penanganan yang dilakukan oleh Penyelidik sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku.

Dalam kesempatan gelar perkara tersebut, Sikum Polres Karangasem memberikan pendapat hukum bahwa berdasarkan fakta-fakta penyelidikan yang telah dilakukan, sepakat dengan Penyelidik Satreskrim Polres Karangasem untuk meningkatkan status penanganan perkara dari penyelidikan ke tahap penyidikan atas ketiga perkara tersebut diatas. Dalam gelar perkara tersebut, Sikum Polres Karangasem juga menyarankan kepada penyelidik untuk melengkapi administrasi penyelidikan dan penyidikan, membuat dan mengirim SP2HP kepada Pengadu/Pelapor serta meng-input administrasi penyelidikan dan penyidikan pada E-MP secara real time.

PSH dari Sikum Polres Karangasem bukan merupakan suatu pendapat dan saran yang mengikat, namun dapat dijadikan pertimbangan bagi Penyelidik untuk mengambil keputusan, karena PSH tersebut diberikan secara obyektif dan ilmiah yang dibangun dengan argumentasi yang berdasarkan atas hukum. Dengan adanya PSH tersebut, diharapkan penanganan perkara dapat berjalan dengan lancar dan tidak terjadi penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Dalam gelar perkara tersebut, para peserta gelar telah sepakat untuk meningkatkan status ketiga perkara tersebut diatas ke tingkat penyidikan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *