SATGAS YONIF 742/SWY GENCAR MELAKSANAKAN PATROLI UNTUK MENGANTISIPASI MASUKNYA WARGA PSHT SECARA ILEGAL DARI TIMOR LESTE KE INDONESIA

Gentra News Belu, NTT – Menjelang malam 1 Suro, Satgas Yonif 742/SWY gencar melaksanakan patroli di sepanjang garis perbatasan RI-RDTL guna mencegah masuknya warga PSHT dari Timor Leste secara ilegal melalui jalur tikus perbatasan RI-RDTL, dalam rangka mengikuti pengesahan warga baru, pengukuhan/kenaikan sabuk di wilayah Indonesia Kabupaten Belu, NTT. Sabtu (6/7/2024)

Bahwa PSHT Pusat sudah mengeluarkan maklumatnya melalui Surat Nomor: 033-I/SE/PP-PSHT/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024 di Madiun terkait Maklumat Pengurus Pusat PSHT Tentang Larangan Mengesahkan Calon Warga Dari Timor Leste sebagaimana Pakta Integritas dan Komitmen Kesepakatan yang dimaksud dalam butir Resolusi Pemerintah Timor Leste Nomor 45/2023 tertanggal 10 November 2023 yang intinya melarang kegiatan latihan siswa baru PSHT yang berasal dari Timor Leste mulai dari tingkat Pusat, Provinsi, Cabang, Ranting, Rayon ataupun di tempat lain selama masa larangan. Di Tahun 2024 tidak ada kegiatan pengesahan warga baru diseluruh wilayah Timor Leste maupun pengiriman calon warga baru ke Indonesia dan negara lainnya selama masa larangan. Tidak diizinkan untuk program latihan calon Tingkat II diseluruh wilayah Timor Leste dan dilarang untuk mengikuti pengesahan Tingkat II di Indonesia. Maklumat tersebut harus dipatuhi oleh warga PSHT.

Guna menjaga hubungan Bilateral kedua negara yaitu NKRI dan RDTL dan menjaga keamanan di wilayah perbatasan serta mencegah masuknya warga PSHT dari Timor Leste secara ilegal, maka 7 (tujuh) orang personel Satgas Yonif 742/SWY dari Pos Motaain dan Pos Silawan dipimpin Letda Inf Sahli melaksanakan Patroli Gabungan dengan 4 (empat) orang dari Polri yang dipimpin Kapospol Motaain, Aiptu Imam Sukadi, melaksanakan patroli disepanjang perbatasan RI-RDTL. Patroli ini bertujuan untuk mengantisipasi agar kejadian pada Tahun 2021 tidak terulang kembali yaitu ratusan warga PSHT Timor Leste masuk ke Indonesia tanpa dokumen resmi dalam rangka mengikuti pengesahan warga baru, pengukuhan atau kenaikan sabuk di Kabupaten Belu. Kata Letda Inf Sahli Danpos Silawan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *