Dompu, NTB — Dalam rangka menjaga kelestarian kawasan hutan dari ancaman tindak pidana kehutanan (Tipihut), Kodim 1614/Dompu memimpin pelaksanaan kegiatan Smart Patrol di jalur rawan kawasan Taman Nasional Tambora, tepatnya di wilayah Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, Sabtu (12/7/2025).
Kegiatan ini melibatkan 16 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, Balai Taman Nasional Tambora, serta mitra kehutanan lainnya. Patroli dipimpin langsung oleh Bapak Mirham dari Balai Taman Nasional Tambora dengan dukungan penuh dari personel Kodim 1614/Dompu.
Tim patroli memulai pergerakan dari Resort Doro Peti, menelusuri jalur menuju Pintu 3 PT SMS Grid 143, Dusun Sori Mangge, Desa Sori Tatanga, menggunakan dua unit kendaraan roda empat dan satu unit sepeda motor.
Setibanya di lokasi, tim langsung melaksanakan penyisiran ke dalam kawasan hutan sejauh lebih dari 2 kilometer, memantau potensi illegal logging, perambahan liar, perburuan satwa, serta kemungkinan gangguan lainnya. Dari hasil pengamatan, tidak ditemukan aktivitas ilegal, kecuali aktivitas peternakan milik warga sekitar.
Selanjutnya, tim menyusuri zona rehabilitasi dan memeriksa fisik patok batas kawasan TN Tambora, guna memastikan batas kawasan tetap utuh dan terlindungi dari ancaman eksternal.
Selain pengawasan, patroli ini juga diisi dengan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat sekitar agar tidak melakukan aktivitas yang melanggar hukum seperti pembukaan lahan, penebangan liar, atau perburuan satwa dilindungi.
Komandan Kodim 1614/Dompu Letkol Inf Muslim Rahim, melalui Danramil setempat, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari langkah preventif yang konsisten dilakukan Kodim dalam menjaga kelestarian lingkungan.
“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan serta membangun sinergi dengan semua pihak, guna mencegah segala bentuk Tipihut dan menjaga kawasan konservasi Tambora tetap lestari,” ungkapnya.
Smart Patrol ini diharapkan menjadi strategi efektif dalam mencegah kerusakan hutan dan mendukung pelestarian lingkungan di wilayah NTB.
(Pendim 1614/Dompu)