NTT-KUPANG,- Dalam rangka mendukung Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Pasiterdim 1604/Kupang Mayor Inf Sudirman menghadiri Rapat Monitoring dan Pendataan Lahan Pembangunan Fisik Gerai dan Pergudangan KDKMP di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Rapat tersebut digelar di Ruang Rapat Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTT dan menjadi bagian dari upaya percepatan kesiapan lahan pembangunan KDKMP. Kamis (18/12/2025).
Rapat dihadiri secara luring oleh Kasubdit Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri RI selaku Koordinator KDKMP Wilayah NTT, Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTT, Dandim 1621/TTS, Pgs. Pasibinwanwil Siterrem 161/WS, serta unsur OPD terkait. Sementara itu, peserta daring meliputi Direktur FPKAPD Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri RI, para Dandim jajaran Korem 161/WS, kepala badan aset daerah, kepala dinas koperasi kabupaten/kota, serta jajaran Badan Pertanahan Nasional.
Agenda rapat diawali dengan sambutan Kasubdit Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri RI, dilanjutkan paparan Direktur FPKAPD mengenai percepatan pendataan lahan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan KDKMP, serta diakhiri dengan diskusi untuk menyerap masukan dari seluruh pemangku kepentingan.
Dalam paparannya, Direktur FPKAPD menekankan kebijakan percepatan pembangunan fisik KDKMP, kriteria lahan yang dipersyaratkan, pemanfaatan aset desa dan Barang Milik Daerah (BMD), serta contoh daerah yang telah berhasil mengoperasionalkan KDKMP beserta kendala yang dihadapi. Kemendagri juga menegaskan langkah konkret dalam mendukung pendataan lahan guna mempercepat realisasi pembangunan KDKMP di daerah.
Dandim 1604/Kupang Kolonel Inf Kadek Abriawan, S.I.P., M.H.I menyatakan bahwa TNI AD melalui Kodim dan Koramil siap mendukung penuh program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, khususnya dalam pembangunan fisik KDKMP. “TNI berkomitmen membantu pengerjaan pembangunan KDKMP sesuai tugas dan kewenangan, sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan ekonomi kerakyatan di wilayah. Sinergi yang baik antara TNI, pemerintah daerah, dan desa menjadi kunci keberhasilan program ini,” tegasnya. (Pendim1604)