Gentra News Bali – Indonesia kian menunjukkan eksistensi dalam kancah global. Salah satunya dengan menjadi pemimpin forum Presidensi G20 tahun 2022 silam untuk memecahkan masalah terkait isu kesehatan global, transisi energi terbarukan, dan digitalisasi dalam berbagai bidang. Lebih dari 6500 orang dari 26 negara telah menghadiri event besar dunia ini di Bali. Menjadi sebuah kehormatan bagi Indonesia sebagai Presidensi G20 tahun ini. Oleh karena itu aspek keamanan dan kenyamanan sesuatu yang tidak dapat ditawar harus menjadi prioritas utama sebagai tuan rumah.
Indonesia Sebagai Tuan Rumah Presidensi G20
Untuk pertama kalinya, Indonesia memegang Presidensi Group of 20 (G20), forum kerja sama 20 Ekonomi utama dunia. Periode Presidensi Indonesia berlangsung selama satu tahun, mulai 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022. Serah terima keketuaan, atau handover, berlangsung pada KTT G20 di Roma, Italia, pada tanggal 31 Oktober 2021 dari PM Mario Draghi (Presidensi Italia) kepada Presiden Joko Widodo. Berdiri pada tahun 1999, G20 lahir sebagai respons atas krisis ekonomi dunia pada tahun 1997-1998. Tujuannya adalah memastikan dunia keluar dari krisis dan menciptakan pertumbuhan ekonomi global yang kuat dan berkesinambungan. Awalnya, G20 merupakan pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral, sejak 2008 G20 juga mulai menghadirkan Kepala Negara dalam pertemuan KTT.
Sebagai Presidensi G20, Indonesia mengusung semangat pulih bersama dengan tema “Recover Together, Recover Stronger”. Tema ini diangkat oleh Indonesia, dengan pertimbangan dunia masih dalam tekanan akibat Pandemi Covid-19. Sehingga memerlukan suatu upaya bersama dan inklusif, dalam mencari jalan keluar atau solusi pemulihan dunia.
Sinergitas TNI-Polri
TNI-Polri mempunyai peran yang sangat penting dalam rangka menyukseskan event besar tersebut. Terlebih saat ini Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan yang tidak mudah mulai dari risiko krisis global di bidang sosial-ekonomi, ancaman pangan, bencana alam dan perubahan iklim, hingga gangguan kesehatan masyarakat. Dengan adanya sinergitas TNI Polri diharapkan mampu menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional, guna menjaga stabilitas rasa aman dan damai ditengah pembangunan bangsa.
Sekilas mengingat sejarah bahwa TNI maupun Polri adalah dua organisasi yang masing-masing bergerak di wilayah yang berbeda. Sejak awal, TNI dibentuk untuk menangani masalah pertahanan keamanan negara, sementara Polri dibentuk untuk menangani masalah kamtibmas yaitu keamanan dan ketertiban masyarakat. Kedua tugas tersebut sama-sama bergerak dalam bidang keamanan, namun sangat berbeda karakter dan implementasinya dalam konteks hubungannya dengan masyarakat. Tugas pertahanan keamanan yang dimiliki TNI bergerak untuk mengamankan konsistensi atau eksistensi negara agar tetap kokoh berdiri dalam berbagai ancaman keamanan dan juga mengamankan negeri ini dari berbagai hambatan, tantangan, gangguan dan ancaman. Disisi lain kepolisian mempunyai tugas keamanan yang berbeda, yakni keamanan dalam rangka melindungi dan menertibkan masyarakat supaya tetap aman.
Sinergitas dalam pelaksanaannya sesuai Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 dinyatakan bahwa TNI berkewajiban membantu Kepolisian, Pemerintah Daerah dan instansi terkait untuk mensukseskan pelaksanaan tugas. Sementara disisi lain tugas keamanan nasional, pertahanan negara dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam UU Kepolisian maupun UU TNI mengandung banyak aspek yang bisa menjadi modal sinergitas. UU tersebut muncul sebagai implementasi dari UUD 1945 yang menyebutkan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung, artinya bahwa sinergitas tugas TNI dan Polri merupakan tugas konstitusi.
Pada Pasal 7 UU No 34 tersebut juga ditegaskan mengenai Tugas pokok TNI yaitu melaksanakan Operasi Militer untuk perang (OMP) dan Operasi militer selain perang (OMSP), dimana OMSP ini meliputi :
- Mengamankan Presiden dan wakil presiden beserta keluarganya.
- Membantu tugas pemerintahan di daerah.
- Membantu kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang.
- Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia.
Sesuai dasar tersebut, dapat disimpulkan bahwa tugas TNI lebih mengarah kepada pengamanan terhadap Presiden, wakil presiden serta tamu negara yang hadir dalam Presidensi G20. Untuk itu, TNI dalam hal ini Kodam IX/Udayana melaksanakan penjagaan dengan pola ring, dimana ring 1 diamankan oleh Paspampres sedangkan ring 2 dan ring 3 diamankan oleh Kodam IX/Udayana dibantu oleh unsur Polda Bali. Sedangkan Polri bertanggung jawab terhadap keamanan berlapis di ring tiga, yang merupakan lapisan terluar yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Polri dituntut untuk menampilkan sosok pengaman yang humanis, ramah, namun tegas ketika dibutuhkan, sehingga mampu mereduksi potensi ancaman keamanan yang mengganggu jalannya KTT G20.
Rahasia Dibalik Suksesnya Perhelatan Besar Presidensi G20
Berbicara mengenai peran serta TNI-Polri dalam Presidensi G20, telah diatur secara jelas dalam Pasal 8 ayat (5) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022, Panglima TNI ditunjuk sebagai ketua penanggungjawab bidang pengamanan beranggotakan Wakil Menteri Pertahanan, Kapolri serta Kepala BIN.
Berbagai kegiatan persiapan menuju perhelatan besar tersebut telah dilaksanakan di beberapa lokasi berkolaborasi dengan polda Bali, dimulai dari kegiatan Table Top Exercise (TTX), Tactical Floor Game (TFG), sosialisasi Kamtibmas di beberapa daerah, mengadakan rapat koordinasi, audiensi dengan pihak terkait, peninjauan lokasi acara dan pembangunan charging station kendaraan listrik, pembersihan lokasi acara, simulasi alur pergerakan VVIP, Latihan Kesiapsiagaan Operasional (LKO), latihan pengamanan bom Improvised Explosive Device (IED) yang turut melibatkan security hotel, membuat beberapa posko satgas yang sudah ditinjau langsung oleh Panglima TNI beberapa waktu lalu, hingga menyelenggarakan beberapa kali apel gelar pasukan.
Sejalan dengan hal tersebut, Polri melaksanakan Operasi Puri Agung yang menjadi ikhtiar pengamanan standar Internasional Korps Bhayangkara. Ada lebih dari 13 ribu Personel Polri yang dilibatkan dalam pengamanan KTT G20. Dalam operasi tersebut, Polri melibatkan tiga Polda, yakni Polda Bali, Polda Nusa Tenggara Barat dan Polda Jawa Timur. Dalam operasi tiga wilayah ini, Polri mengerahkan 9.700 personil dengan 3.669 personil dipasukan cadangan yang ada di markas komando Brimob dan 11 satuan Brimobda. Berbagai teknologi terkini juga digunakan guna mendukung kelancaran tugas, seperti Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dan Face Recognition. Teknologi tersebut digunakan untuk memaksimalkan Upaya mendeteksi orang-orang yang berada dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Meski begitu, Polri tetap melakukan pemeriksaan secara ketat terhadap orang-orang yang keluar masuk Bali.
Sinergitas TNI Polri diharapkan menjadi contoh bagi masyarakat luas, baik dalam sikap perilaku dan tindakan serta semangat pengabdian dalam mengemban tugas yang semakin berat dan sangat kompleks. Hubungan harmonis yang selama ini telah terbina dengan baik membuktikan bahwa TNI dan Polri mampu mengatasi berbagai kendala yang dapat mengancam stabilitas keamanan nasional, sehingga bersama Pemda dan Komponen Masyarakat lainnya mampu menciptakan kedamaian dan mendukung berbagai kegiatan baik berskala Nasional hingga Internasional. Kesuksesan Presidensi G20 merupakan bukti akan kuat nya sinergitas yang terjalin antara TNI-Polri yang patut di apresiasi.
Red/Yolanda