Gentra News Bali-Denpasar – Jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Bali
lakukan Penandatanganan Komitmen Bersama “Transformasi Pemutakhiran Data SIMPEG Mewujudkan Kepegawaian Kemenkumham Semakin PASTI”, bertempat di Aula Dharmawangsa, Senin (19/6). Kegiatan penandatanganan ini di pimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Bali Anggiat Napitupulu
dan di ikuti oleh para Pimpinan Tinggi Pratama beserta para Seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) se-Bali.
Kakanwil Kemenkumham Bali Anggiat Napitupulu dalam sambutannya menyampaikan bahwa penandatanganan
ini merupakan tindaklanjut dari terlaksananya Rapat Kerja Kepegawaian Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
(SDM) Kemenkumham Tahun Anggaran 2023 yang telah di laksanakan sebelumnya di Jakarta pada 7 s/d 10 Juni 2023, serta dalam upaya
percepatan dan kesamaan komitmen dalam melaksanakan Pemutakhiran Data Pegawai di lingkungan Kanwil Kemenkumham Bali.
Kementerian Hukum dan HAM telah sangat focus dalam pengembangan SIMPEG. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya di sebut Simpeg Kumham adalah rangkaian informasi
dan data mengenai Pegawai yang di susun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi.
“SIMPEG merupakan upaya dari Kemenkumham demi terwujudnya Reformasi Birokrasi, dengan optimalnya penggunaan SIMPEG
maka akan mempercepat pelayanan kepegawaian baik dalam Pengangkatan Pegawai, Kenaikan Pangkat, Mutasi, Rotasi
dan Pensiun sangat terbantu dengan adanya SIMPEG Kemenkumham ini.” ungkap Anggiat.
Data Kepegawaian yang update merupakan kunci dalam penggunaan SIMPEG yang terintegritas seperti yang di suarakan pada konsep
SIMPEG tersebut bahwa “Data Mu Tanggung Jawab Mu” sehingga di perlukan peran aktif dari setiap pegawai.
Kanwil Kemenkumham Bali yang terdiri dari 18 UPT dan 1.890 orang pegawai merupakan unit kerja yang sangat besar sehingga dalam
melakukan update data sangat tidak mungkin jika hanya mengandalkan unsur kepegawaian pada unit kerja masing-masing, namun harus melibatkan seluruh pegawai dalam mengelola datanya tersebut.
Rossa