Dandim 1608/Bima Paparkan Kesiapan TMMD Ke-127 Melalui Vicon Kepada Pangdam IX/Udayana

Bima, 27 Januari 2026 – Dalam rangka memastikan kelancaran kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-127, Dandim 1608/Bima Letkol Arh. Samuel Asdianto Limbongan S. Kom M. Sc. melakukan paparan kesiapan melalui video conference (vicon) kepada Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto S.H., M.H. Acara berlangsung di Ruang Command Center Makodim 1608/Bima. Turut hadir dalam kegiatan tersebut unsur muspida dan pimpinan daerah setempat.

Paparan meliputi berbagai aspek penting kegiatan TMMD Ke-127. Pada sektor fisik, Dandim menjelaskan secara detail pembangunan infrastruktur seperti pelebaran jalan, pembangunan jembatan, renovasi rumah ibadah dan sekolah, serta perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH). Dilaporkan pula persentase kemajuan yang akan dicapai agar proyek berjalan sesuai jadwal dan tetap menjaga mutu pekerjaan.

Untuk sasaran non-fisik, paparan menekankan program penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat meliputi kesehatan, hukum, pencegahan narkoba, wawasan kebangsaan, dan bela negara. Pengembangan sumber daya manusia juga menjadi fokus utama untuk meningkatkan kualitas hidup warga di desa sasaran TMMD.

Dandim juga memaparkan kesiapan operasional berupa personel dan dukungan logistik yang telah dipersiapkan secara matang, serta sinergi harmonis antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam pelaksanaan program. Di samping itu, rincian anggaran TMMD turut menjadi bagian laporan demi transparansi pengelolaan dana.

Sebagai informasi, Pra TMMD telah dijadwalkan mulai tanggal 31 Januari sampai 9 Februari 2026. Pembukaan resmi TMMD ke-127 akan dilakukan tanggal 10 Februari dengan durasi program 30 hari hingga penutupan pada 11 Maret 2026.

TMMD bukan sekadar membangun fisik, melainkan memperkuat kebersamaan antara TNI dan masyarakat, sehingga mendukung kemajuan desa yang berkelanjutan dan memperkokoh persatuan. Kodim 1608/Bima berkomitmen menjalankan program ini secara efektif dan tepat sasaran sebagai wujud dukungan terhadap kebijakan pemerintah pusat serta menjaga stabilitas dan keutuhan NKRI.