Terkendala Lahan, Progres KDMP di Manggarai Barat Capai 15,4 Persen

Manggarai Barat — Komando Distrik Militer (Kodim) 1630/Manggarai Barat terus mengawal dan mendukung percepatan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai bagian dari program strategis nasional. Dari total 164 desa dan 5 kelurahan di wilayah Kabupaten Manggarai Barat, sebanyak 26 desa atau sekitar 15,4 persen saat ini sedang dalam tahap proses pembangunan.

Komandan Kodim (Dandim) 1630/Manggarai Barat, Letkol Inf. Budiman Manurung, menjelaskan bahwa progres tersebut masih menghadapi sejumlah kendala teknis di lapangan, terutama terkait ketersediaan lahan milik desa.
“Dari 26 titik yang sedang berproses, satu titik sudah selesai dibangun, yakni KDMP Wae Kelambu di Kecamatan Komodo. Namun secara keseluruhan jumlah ini masih relatif kecil dibanding total desa dan kelurahan yang ada,” ungkap Dandim.

Menurutnya, salah satu syarat utama pembangunan KDMP adalah ketersediaan lahan minimal berukuran 30 x 20 meter atau sekitar 1.000 meter persegi. Persyaratan ini menjadi tantangan di sejumlah wilayah, khususnya desa-desa di kawasan utara Manggarai Barat seperti Kecamatan Ndoso, Kuwus, Kuwus Barat, dan Pacar, yang memiliki kontur geografis berbukit dan terbatas lahan datar.

“Di beberapa wilayah, kondisi lahan cukup miring sehingga sulit mendapatkan area seluas 1.000 meter persegi. Kami sudah menyampaikan ke pemerintah daerah agar dapat membantu penyiapan lahan melalui metode cut and fill atau perataan lahan,” jelasnya.

Selain faktor topografi, kendala lain yang dihadapi adalah status kepemilikan lahan. Banyak lokasi kosong di sekitar kantor desa masih berstatus tanah ulayat dan belum diserahkan secara resmi menjadi aset desa, sehingga tidak dapat langsung digunakan untuk pembangunan.
Kodim 1630/Manggarai Barat telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten untuk mencari solusi bersama terkait penyediaan dan legalitas lahan tersebut. Sinergi lintas instansi dinilai penting agar program dapat berjalan sesuai rencana.

Di samping itu, terdapat dua desa yang proses pembangunannya untuk sementara dihentikan akibat penolakan warga terhadap lokasi yang ditetapkan, yakni Desa Warloka dan Desa Macang Tanggar. Penolakan terjadi karena keterbatasan lahan alternatif milik desa di wilayah tersebut.

“Kondisi ini sudah kami laporkan kepada Bupati. Untuk sementara pembangunan dihentikan sambil menunggu solusi yang dapat diterima semua pihak,” tegas Dandim.
Meski menghadapi berbagai kendala,
Kodim 1630/Manggarai Barat menegaskan komitmennya untuk terus mendukung dan mengawal seluruh program prioritas pemerintah pusat di daerah, termasuk pembangunan KDMP dan infrastruktur penunjang di wilayah terisolasi.
.
“Kami siap mendukung, mengawal, dan memastikan program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan dengan baik. Pelaksanaannya akan terus dikoordinasikan dengan pemerintah daerah dan melibatkan partisipasi masyarakat,” pungkas Letkol Inf. Budiman Manurung.