Dandim 1608/Bima Pimpin Gelar Pasukan Pengamanan Pemilu Tahun 2024

Gentra News NTB – Kota Bima, Dalam persiapan mengamankan pemilihan umum 2024, Kodim 1608/Bima menggelar apel kesiapan di lapangan upacara, yang dipimpin langsung oleh Dandim Letkol Inf Andi Lulianto S.Kom,Kamis (01/02/2024).

Apel kesiapan tersebut bertujuan untuk mengevaluasi kesiapsiagaan personel dalam menghadapi segala kemungkinan terkait dengan keterlibatan TNI dalam pemilu. Dalam sambutannya, Dandim menekankan pentingnya netralitas TNI serta memastikan bahwa seluruh personel memberikan pelayanan terbaik mereka saat bertugas. Kodim 1608/Bima siap memberikan dukungan dan bantuan kepada pemerintah daerah dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama pemilihan umum nanti.

Dalam apel kesiapan tersebut, Dandim 1608/Bima mengevaluasi beberapa hal terkait kesiapsiagaan personel TNI untuk menghadapi Pemilihan Umum 2024, di antaranya, Kesiapan personel dalam menghadapi segala kemungkinan terkait dengan keterlibatan TNI dalam pemilu, menjaga dan memegang teguh netralitas TNI dan memberikan pelayanan terbaik mereka saat bertugas di wilayah pemilihan.

Personel dilapangan juga di tuntut untuk berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak keamanan terkait dan pemerintah daerah dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama pemilihan umum nanti, terutama menghadapi kemungkinan terjadinya konflik dan bagaimana cara menangani jika terjadi gangguan keamanan selama masa kampanye hingga hari pemilihan. lanjut Letkol Andi

Dandim juga mengevaluasi sarana dan prasarana yang digunakan oleh Kodim 1608/Bima untuk mendukung kegiatan pengamanan selama pemilihan umum 2024.

Beberapa amanat Panglima TNI yang dibacakan Dandim saat apel antara lain bahwa TNI sebagai institusi negara harus memastikan netralitas dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, TNI telah menetapkan berbagai aturan dan prosedur yang harus diikuti oleh personel mereka dalam menghadapi Pilkada. TNI tidak akan terlibat di dalam politik praktis dan semua Dansat harus memastikan bahwa personelnya tidak terlibat dalam kegiatan kampanye atau mendukung salah satu pasangan calon.

Seluruh komando TNI dilarang memihak atau mengambil sikap dukungan terhadap pasangan calon manapun dan harus mempertahankan sikap yang netral.Personel dituntut untuk menjalankan tugas profesional mereka dengan adil, objektif dan netral serta memastikan bahwa lingkungan yang aman tercipta selama pemilihan umum untuk tercapainya proses pemilihan yang berintegritas dan kredibel.

Dalam menjalankan tugasnya, TNI juga memiliki kode etik dan disiplin militer yang ketat sehingga setiap pelanggaran akan dikenakan sanksi tegas yang tercantum dalam UU TNI. Hal ini diterapkan dengan tujuan memastikan bahwa TNI benar-benar netral dalam pemilihan umum dan dapat memberikan pelayanan terbaik untuk rakyat serta membantu Pemerintah dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama pemilihan umum tersebut.

Rossa