Musrenbangdes RKPDES 2026, Warga Tana Duen Bahas Prioritas Pembangunan

NTT-SIKKA, Babinsa Koramil 1603-04/Kewapante Kodim 1603/Sikka, Serka Muhammad Nur, menghadiri kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) RKPDES Desa Tana Duen Tahun Anggaran 2026 yang dilaksanakan di Aula Kantor Desa Tana Duen, Dusun Blatat, Kecamatan Kangae, Rabu (26/01/2026).

Kegiatan Musrenbangdes tersebut dihadiri sekitar ±40 orang peserta, di antaranya Camat Kangae beserta staf, Kepala Desa Tana Duen dan perangkat desa, Ketua dan Anggota BPD, Babinsa dan Bhabinkamtibmas, tokoh masyarakat (Tomas), tokoh adat (Todat), tokoh pemuda (Topa), para Kepala Dusun, RT/RW, Tenaga Ahli (TA) P3MD Kabupaten Sikka, Pendamping Desa, tenaga kesehatan, para kepala sekolah, kader Posyandu, bidan dan perawat, KPM, pengurus BUMDes, Tim Penyusun dan Tim Verifikasi RKPDes TA 2026 serta anggota Linmas.

Adapun susunan acara meliputi pembukaan oleh MC, doa, menyanyikan Lagu Indonesia Raya, sambutan sekaligus pembukaan oleh Ketua BPD, penyampaian dari TA P3MD Kabupaten, Kepala Desa Tana Duen serta Pendamping Profesional Kecamatan. Selanjutnya kegiatan diisi dengan laporan Tim Verifikasi, diskusi bersama, pembacaan hasil diskusi, serta pembacaan dan penandatanganan berita acara.

Dalam kesempatan tersebut, Babinsa Serka Muhammad Nur menyampaikan bahwa Musrenbangdes merupakan wadah penting dalam menentukan arah pembangunan desa yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Kami dari Koramil 1603-04/Kewapante siap mendukung setiap program pembangunan yang telah disepakati bersama. Saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga kebersamaan, transparansi dan semangat gotong royong dalam pelaksanaan program nantinya,” ungkapnya.

Babinsa juga menekankan pentingnya menjaga situasi kamtibmas agar seluruh tahapan perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan aman, tertib dan lancar.

Melalui Musrenbangdes ini, diharapkan seluruh usulan dan prioritas pembangunan Desa Tana Duen Tahun Anggaran 2026 dapat dirumuskan secara transparan, partisipatif dan tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat.

(PENDIM 1603/SIKKA)