Tim Kemendagri Lakukan Verifikasi Faktual Desa Persiapan Seteluk Rea di Sumbawa Barat

Sumbawa Barat – Danramil 1628-03/Seteluk Kapten Inf Zulkifli bersama Babinsa Desa Seteluk Tengah Serma Muhammad menghadiri kegiatan penyambutan Tim Verifikasi Lapangan Penataan Desa Persiapan Seteluk Rea dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, bertempat di Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, Kamis (07/05/2026) pukul 08.00 WITA.

Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 400.10.5/50/DPMPD-DUKCAPIL/2026 tanggal 23 Januari 2026 tentang Permohonan Verifikasi Faktual Desa Persiapan Seteluk Rea.

Verifikasi lapangan ini dilaksanakan dalam rangka penataan dan pemekaran Desa Persiapan Seteluk Rea dari Desa Induk Seteluk Tengah, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat. Kegiatan verifikasi berlangsung mulai tanggal 6 Mei sampai dengan 8 Mei 2026.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Tim Verifikasi dari Kementerian Dalam Negeri, Camat Seteluk, Danramil 1628-03/Seteluk, Kapolsek Seteluk, Kepala Desa Seteluk Tengah, Pjs Kepala Desa Persiapan Seteluk Rea, Babinsa dan Bhabinkamtibmas Seteluk Tengah, staf desa, para kepala dusun, tokoh agama, tokoh masyarakat, Linmas, kelompok masyarakat, serta masyarakat penabuh hadrat.

Adapun rangkaian kegiatan meliputi pembukaan, sambutan Tim Verifikasi Kementerian Dalam Negeri, sambutan Camat Seteluk, sambutan Kepala Desa Seteluk Tengah, sambutan Pjs Kepala Desa Persiapan Seteluk Rea, doa bersama, dan penutup.

Dalam pelaksanaan verifikasi tersebut, Tim Penataan Desa Tingkat Pusat melakukan pengecekan terhadap kondisi faktual desa induk dan desa persiapan sebagaimana yang tercantum dalam dokumen usulan pembentukan desa. Hasil verifikasi lapangan nantinya akan menjadi salah satu bahan pertimbangan pada tahap klarifikasi dokumen usulan penataan desa di tingkat pusat.

Tim Verifikasi terdiri dari unsur Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, serta Badan Informasi Geospasial (BIG).

Kegiatan verifikasi lapangan ini bertujuan memastikan proses penataan desa, baik pembentukan, pemekaran, penggabungan maupun perubahan status desa telah memenuhi persyaratan teknis, administratif, dan ketentuan hukum yang berlaku sebelum ditetapkan secara resmi.

Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan lancar.

(Pendim 1628/KSB)