Saat TNI Menjawab Keluhan Warga Karangasem: Koperasi, Jembatan dan Air Bersih

KARANGASEM – Pembangunan tidak selalu lahir dari proyek besar dan anggaran yang besar pula. Di tengah kehidupan masyarakat desa, pembangunan justru sering bermula dari persoalan sederhana: anak-anak yang kesulitan berangkat sekolah karena keterbatasan akses, petani yang kesulitan membawa hasil kebun, hingga warga yang harus mengeluarkan ratusan ribu rupiah untuk mendapatkan satu tangki air.

Persoalan-persoalan tersebut menjadi bagian dari perhatian Komandan Kodim 1623/Karangasem, Letkol Inf. I Putu Gede Widarta, dalam mendorong kehadiran TNI agar tidak hanya berkutat pada tugas pertahanan dan keamanan, tetapi juga mampu memberi kontribusi nyata bagi kehidupan masyarakat.

Bagi Widarta, kehadiran TNI di tengah masyarakat harus mampu membangun sinergi dengan pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat untuk mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi warga.

Salah satu yang kini menjadi perhatian adalah penguatan ekonomi masyarakat melalui pembangunan fisik Gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Ada sembilan KDKMP yang sudah 100 persen siap operasi. Sisanya masih dalam proses pembangunan,” kata Widarta, Minggu (9/8/2026).

Menurutnya, keberadaan KDKMP tidak boleh berhenti sebatas menjadi tempat transaksi jual beli. Lebih jauh, koperasi diharapkan menjadi bagian penting dari mata rantai perekonomian desa, terutama dalam menjaga ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat.

Persoalan seperti kelangkaan minyak goreng, LPG, pupuk hingga fluktuasi harga beras selama ini masih menjadi tantangan yang dirasakan masyarakat. Karena itu, keberadaan koperasi diharapkan dapat memperpendek rantai distribusi sekaligus memastikan kebutuhan pokok dapat menjangkau masyarakat hingga pelosok desa.

Kehadiran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diharapkan menjadi infrastruktur negara untuk menjamin pasokan kebutuhan pokok masyarakat sampai ke pedesaan,” ujarnya.

Tidak hanya menjadi tempat masyarakat berbelanja, KDKMP juga diproyeksikan menjadi pintu masuk bagi hasil pertanian dan perikanan masyarakat menuju pasar.

Dengan pola tersebut, petani dan nelayan diharapkan tidak lagi berada pada posisi lemah ketika menjual hasil produksi. Koperasi dapat menjadi wadah penyerapan hasil pertanian maupun perikanan dengan mekanisme yang memberikan nilai tambah dan posisi tawar lebih baik kepada masyarakat.

Ke depan, KDKMP juga diharapkan memiliki unit usaha simpan pinjam. Fasilitas pembiayaan tersebut diharapkan dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan modal usaha, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman online maupun rentenir dengan beban bunga yang tinggi.

Keberadaan layanan pembiayaan melalui KDKMP diharapkan menjadi solusi bagi masyarakat di tengah banyaknya pinjaman online dan rentenir dengan bunga yang membebani masyarakat,” jelas Widarta.

Di luar sektor ekonomi, perhatian juga diarahkan pada persoalan infrastruktur dasar.

Salah satunya melalui pembangunan Jembatan Garuda yang menghubungkan akses masyarakat di sejumlah wilayah Karangasem.

Bagi masyarakat, jembatan bukan sekadar konstruksi beton dan besi. Sebuah jembatan dapat menentukan seberapa mudah anak-anak menuju sekolah, seberapa cepat petani membawa hasil kebun, serta seberapa lancar pedagang dan warga menjalankan aktivitas sehari-hari.

Ketika melihat anak-anak harus menempuh perjalanan jauh untuk bersekolah karena tidak ada jembatan, tentu kita merasa tersentuh. Dari situ kami memahami bahwa pembangunan jembatan ini merupakan tugas mulia,” tutur Widarta.

Jembatan Garuda di Desa Manggis telah diselesaikan. Sementara itu, pembangunan jembatan lainnya masih berlangsung di tiga desa.

Pembangunan tersebut diharapkan tidak hanya memenuhi target fisik, tetapi benar-benar membuka akses baru bagi masyarakat.

Di balik sebuah jembatan, ada anak-anak yang diharapkan dapat lebih mudah bersekolah, petani yang lebih cepat mengangkut hasil kebun, pedagang yang lebih leluasa bergerak, serta aktivitas masyarakat yang tidak lagi terhambat oleh keterbatasan akses.

Persoalan lain yang tak kalah penting adalah ketersediaan air bersih.

Sejumlah wilayah di Karangasem, termasuk Kubu, Selat dan Karangasem, masih menghadapi keterbatasan air. Kondisi tersebut bahkan membuat sebagian masyarakat harus membeli air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Bermula dari kesulitan warga di desa yang mengeluhkan ketersediaan air. Kadang warga harus membeli air Rp300 ribu per tangki. Kalau dekat mungkin Rp150 ribu per tangki. Dari situ kemudian kami melapor ke pimpinan untuk membangun sumur bor,” ungkapnya.

Kini, sekitar 10 titik sumur bor tengah dikerjakan Kodim 1623/Karangasem di sejumlah desa.

Setiap titik diharapkan mampu memberikan manfaat bagi puluhan hingga sekitar 100 kepala keluarga. Lebih dari sekadar memenuhi kebutuhan rumah tangga, air tersebut juga diharapkan dapat menunjang pertanian, peternakan dan aktivitas ekonomi masyarakat.

“Keberadaan satu titik sumur bor diharapkan mampu memberi dampak yang luas terhadap kehidupan dan aktivitas ekonomi masyarakat,” katanya.

Bagi warga yang selama ini harus mengeluarkan uang hingga ratusan ribu rupiah untuk memperoleh satu tangki air, kehadiran sumur bor tentu memiliki arti lebih dari sekadar pembangunan sebuah fasilitas.

Air menjadi sumber kehidupan sekaligus modal untuk menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat.

TNI Hadir, Masyarakat Ikut Menjaga

Widarta menyadari bahwa pembangunan tidak akan memberikan manfaat jangka panjang apabila hanya bertumpu pada satu pihak.

Setelah fasilitas dibangun, masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan merawatnya. Mesin sumur bor, misalnya, membutuhkan perawatan agar dapat digunakan dalam jangka panjang. Ketika terjadi kerusakan, semangat gotong royong diharapkan kembali menjadi kekuatan untuk memperbaikinya.

Berbagai program pembangunan tidak dapat berjalan tanpa kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat. Semua pihak memiliki peran dan kekuatan,” tegasnya.